Bentrokan agraria serta peperangan orang tani dalam menjaga tanah

Tanah, Darah, dan Kedaulatan: Epos Perjuangan Orang Tani Melawan Cengkeraman Kapital dan Kekuasaan

Pengantar: Tanah – Ibu, Kehidupan, dan Medan Perang Tak Berujung

Bagi sebagian besar manusia modern yang hidup di perkotaan, tanah mungkin hanya sebatas komoditas, aset investasi, atau sekadar pijakan. Namun, bagi jutaan orang tani, masyarakat adat, dan komunitas pedesaan di seluruh dunia, tanah adalah jauh lebih dari itu. Tanah adalah ibu yang memberi kehidupan, sumber pangan yang menghidupi keluarga, warisan leluhur yang mengikat identitas budaya, dan penentu kedaulatan atas masa depan. Ketika ikatan suci ini dicabik oleh kepentingan ekonomi raksasa dan kebijakan yang berpihak pada kekuasaan, lahirlah bentrokan agraria – sebuah peperangan senyap namun brutal, di mana orang tani mempertaruhkan segalanya untuk menjaga tanahnya.

Bentrokan agraria bukanlah fenomena baru. Akarnya menjalar jauh ke dalam sejarah kolonialisme, kapitalisme, dan pembangunan yang eksploitatif. Ini adalah konflik yang multi-dimensi, melibatkan perebutan sumber daya, pertarungan ideologi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Di balik setiap laporan singkat tentang "sengketa lahan," tersembunyi kisah-kisah tragis tentang penggusuran paksa, kriminalisasi petani, kekerasan aparat, dan hilangnya nyawa. Artikel ini akan menyelami kedalaman bentrokan agraria, mengungkap akar sejarah dan ideologisnya, menganalisis anatomi peperangan orang tani dalam mempertahankan tanah, serta menyoroti harga mahal yang harus mereka bayar demi sebuah keadilan yang seringkali terasa begitu jauh.

I. Akar Sejarah dan Ideologis: Warisan Kolonial dan Cengkeraman Kapital

Untuk memahami bentrokan agraria masa kini, kita harus menelusuri jejak sejarah yang membentuk struktur kepemilikan dan kontrol atas tanah.

A. Pra-Kolonial: Tanah sebagai Komunal dan Kehidupan Bersama
Sebelum datangnya penjajah, sebagian besar masyarakat di Nusantara menganut sistem kepemilikan tanah komunal atau berbasis adat. Tanah dipandang sebagai milik bersama, dikelola secara kolektif, dan diwariskan turun-temurun. Hak atas tanah tidak terpisahkan dari identitas sosial, spiritual, dan budaya suatu komunitas. Ada mekanisme adat yang mengatur penggunaan, pembagian hasil, dan penyelesaian sengketa, menjaga harmoni antara manusia dan alam.

B. Era Kolonial: Privatisasi dan Perampasan Sistematis
Kedatangan kolonialisme Belanda secara fundamental mengubah paradigma kepemilikan tanah. Dengan dalih "tanah kosong" (domein verklaring) atau hak "menguasai negara" (agrariese wet), pemerintah kolonial mulai mengklaim tanah-tanah komunal sebagai milik negara. Tanah ini kemudian dialokasikan untuk perkebunan besar (tebu, kopi, teh, karet) yang dikelola oleh swasta atau pemerintah kolonial, mengorbankan lahan garapan petani pribumi. Petani dipaksa menjadi buruh upahan di tanah mereka sendiri atau digeser ke lahan marjinal. Inilah bibit awal ketimpangan struktur agraria yang masih terasa hingga kini.

C. Pasca-Kemerdekaan: Janji Reforma Agraria dan Realitas Pembangunan
Kemerdekaan Indonesia membawa harapan besar bagi reforma agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 adalah manifestasi dari semangat ini, yang bertujuan menghapus dominasi asing, mendistribusikan tanah secara adil, dan mengakhiri feodalisme. Namun, janji ini tak pernah terwujud sepenuhnya.

Di bawah rezim Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, seringkali dengan mengorbankan hak-hak agraria rakyat. Proyek-proyek besar seperti perkebunan inti rakyat (PIR), transmigrasi, pembangunan waduk, dan proyek kehutanan, seringkali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai atau ganti rugi yang layak. Interpretasi negara atas "hak menguasai negara" (HMN) menjadi justifikasi untuk pengambilalihan tanah rakyat atas nama pembangunan. Konflik agraria mulai marak, tetapi disenyapkan oleh tangan besi kekuasaan.

D. Era Reformasi dan Neoliberalisme: Globalisasi, Liberalisasi, dan Intensifikasi Konflik
Era reformasi, meskipun membawa angin kebebasan politik, justru membuka pintu lebar bagi liberalisasi ekonomi dan investasi asing. Lahirlah kebijakan-kebijakan yang mempermudah masuknya korporasi raksasa di sektor perkebunan (terutama sawit), pertambangan, properti, dan infrastruktur. Diperkuat dengan regulasi yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi, perampasan tanah (land grabbing) menjadi semakin masif. Konflik agraria yang dulunya sporadis, kini menjadi epidemik, melibatkan skala yang lebih besar dan dampak yang lebih merusak.

II. Anatomi Bentrokan: Siapa Melawan Siapa dan Mengapa?

Bentrokan agraria seringkali digambarkan sebagai pertarungan David melawan Goliath, di mana petani kecil dan komunitas adat berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar.

A. Para Aktor Utama:

1. Orang Tani, Buruh Tani, dan Masyarakat Adat: Mereka adalah pihak yang paling rentan, menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Hak-hak mereka seringkali tidak diakui secara legal-formal, meskipun mereka telah menempati dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun.
2. Korporasi Raksasa: Meliputi perusahaan perkebunan (sawit, HTI), pertambangan (batu bara, nikel, emas), properti (real estate, pariwisata), dan industri lainnya. Mereka didukung oleh modal besar, jaringan politik, dan seringkali menggunakan taktik agresif untuk menguasai lahan.
3. Negara dan Aparat Keamanan: Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga (KLHK, ATR/BPN, Kementerian ESDM, BUMN), seringkali menjadi regulator sekaligus fasilitator bagi investasi korporasi. Aparat keamanan (Polri dan TNI) kerapkali dimobilisasi untuk "mengamankan" proyek investasi, yang pada praktiknya berarti mengintimidasi atau menindak petani yang mempertahankan tanahnya.
4. Aktor Lain: Termasuk preman bayaran, calo tanah, dan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

B. Pemicu Konflik yang Berulang:

1. Perampasan Tanah (Land Grabbing): Ini adalah inti dari sebagian besar konflik, di mana tanah rakyat diklaim, dikonversi, atau diambil alih secara paksa untuk kepentingan korporasi atau proyek pembangunan.
2. Izin Tumpang Tindih: Banyak lahan yang diklaim oleh petani secara turun-temurun, ternyata juga memiliki izin konsesi (HGU, IUP, IPK) yang dikeluarkan pemerintah untuk korporasi, menciptakan tumpang tindih klaim yang rawan konflik.
3. Ganti Rugi Tidak Layak: Ketika pengambilalihan tanah terjadi, ganti rugi yang ditawarkan seringkali tidak sepadan dengan nilai ekonomi, ekologis, dan sosial dari tanah tersebut, serta tidak mempertimbangkan kerugian jangka panjang.
4. Ketiadaan Partisipasi dan Konsultasi: Proyek-proyek besar seringkali direncanakan dan dilaksanakan tanpa melibatkan partisipasi aktif atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat terdampak.
5. Kriminalisasi Petani: Petani yang menolak penggusuran atau memperjuangkan hak-haknya seringkali dituduh melakukan tindak pidana seperti pencurian, perusakan, pendudukan ilegal, atau bahkan makar, dengan dasar hukum yang lemah.
6. Kegagalan Reforma Agraria: Program reforma agraria yang tidak berjalan efektif atau hanya menyentuh permukaan, gagal menyelesaikan akar masalah ketimpangan struktur agraria.

III. Bentuk-Bentuk Perlawanan: Peperangan Tanpa Senjata

Meskipun berhadapan dengan kekuatan yang superior, orang tani tidak pernah menyerah begitu saja. Perjuangan mereka adalah epos keberanian, ketekunan, dan kreativitas, yang terwujud dalam berbagai bentuk perlawanan:

A. Perlawanan Pasif dan Bertahan:

1. Mendiami dan Mengelola Lahan: Bentuk perlawanan paling dasar adalah tetap bertahan di lahan, terus menggarapnya, dan menolak untuk pergi, bahkan di bawah ancaman dan intimidasi.
2. Menolak Penawaran Ganti Rugi: Dengan keyakinan bahwa tanah tidak dapat dinilai dengan uang, banyak petani menolak tawaran ganti rugi yang tidak adil.

B. Aksi Massa dan Pendudukan Lahan:

1. Demonstrasi dan Aksi Protes: Petani dan komunitas adat sering melakukan demonstrasi damai di depan kantor pemerintahan, perusahaan, atau di lokasi sengketa untuk menyuarakan tuntutan mereka.
2. Pendudukan Kembali Lahan (Reclaiming Land): Dalam beberapa kasus, petani yang telah digusur melakukan aksi pendudukan kembali lahan secara kolektif, menanam kembali tanaman, dan membangun permukiman darurat sebagai simbol perlawanan.
3. Blokade Jalan atau Lokasi Proyek: Aksi ini dilakukan untuk menghambat operasional perusahaan atau proyek pembangunan, menarik perhatian publik, dan menekan pihak lawan.

C. Jalur Hukum dan Advokasi:

1. Gugatan Hukum: Meskipun seringkali mahal dan berlarut-larut, banyak petani menempuh jalur hukum untuk menggugat perusahaan atau pemerintah atas pelanggaran hak-hak mereka.
2. Advokasi dan Kampanye: Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM), aktivis HAM, dan lembaga bantuan hukum, petani melakukan advokasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional untuk mengangkat isu mereka ke publik dan mencari dukungan.
3. Pemetaan Partisipatif: Masyarakat adat melakukan pemetaan wilayah adat mereka secara mandiri untuk memperkuat klaim atas tanah dan menunjukkan bukti historis kepemilikan.

D. Pengorganisasian dan Penguatan Komunitas:

1. Membentuk Serikat Petani dan Organisasi Adat: Konsolidasi dalam serikat atau organisasi adat menjadi krusial untuk memperkuat posisi tawar, mengkoordinasikan aksi, dan membangun solidaritas.
2. Pendidikan dan Penyebaran Informasi: Melalui pertemuan komunitas, diskusi, dan media sederhana, petani saling mengedukasi tentang hak-hak mereka, strategi perlawanan, dan perkembangan konflik.

E. Kedaulatan Pangan dan Agroekologi sebagai Resistensi:

1. Pertanian Swasembada dan Agroekologi: Beberapa komunitas memilih untuk kembali ke praktik pertanian berkelanjutan, menolak ketergantungan pada pupuk kimia dan benih korporasi, sebagai bentuk resistensi terhadap sistem pangan yang didominasi kapital. Ini adalah perjuangan untuk kedaulatan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan.

IV. Harga yang Dibayar: Kekerasan, Kriminalisasi, dan Hilangnya Nyawa

Perjuangan orang tani seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kekerasan fisik dan struktural adalah realitas pahit yang harus mereka hadapi.

A. Kekerasan Fisik dan Penggusuran Paksa:

1. Penindakan Aparat Keamanan: Dalam banyak kasus, aparat keamanan (polisi, TNI, Brimob) dikerahkan untuk membubarkan aksi protes petani, melakukan penggusuran paksa, atau mengamankan lokasi sengketa dengan kekerasan. Peluru tajam, pentungan, dan gas air mata seringkali menjadi respons terhadap perlawanan damai.
2. Premanisme: Kelompok preman bayaran, yang seringkali dipekerjakan oleh perusahaan, digunakan untuk mengintimidasi, mengancam, atau bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap petani dan aktivis.
3. Perusakan Harta Benda: Rumah-rumah petani dibakar, tanaman dirusak, dan fasilitas umum dihancurkan dalam upaya mengusir mereka dari tanah.

B. Kriminalisasi dan Penjara:

1. Penangkapan dan Penahanan: Para pemimpin petani dan aktivis seringkali ditangkap dan ditahan dengan tuduhan yang direkayasa, seperti pencurian, perusakan, penghasutan, atau pelanggaran undang-undang ITE.
2. Proses Hukum yang Tidak Adil: Petani seringkali menghadapi proses hukum yang tidak adil, tanpa akses yang memadai terhadap bantuan hukum, sementara perusahaan memiliki sumber daya hukum yang tak terbatas.
3. Trauma Psikologis: Pengalaman kekerasan, penangkapan, dan ancaman meninggalkan trauma mendalam bagi individu dan komunitas, merusak kohesi sosial dan kesehatan mental.

C. Hilangnya Nyawa:

1. Korban Jiwa: Sayangnya, bentrokan agraria seringkali memakan korban jiwa. Petani dan aktivis tewas dalam insiden kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat maupun preman.
2. Impunitas: Kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap petani seringkali tidak diusut tuntas, dan pelaku kejahatan menikmati impunitas, yang semakin melemahkan rasa keadilan.

D. Dampak Sosial-Ekonomi dan Lingkungan:

1. Kemiskinan dan Marginalisasi: Penggusuran dari tanah berarti hilangnya mata pencaharian, sumber pangan, dan aset utama, yang mendorong petani ke dalam kemiskinan dan marginalisasi.
2. Fragmentasi Komunitas: Konflik dapat memecah belah komunitas, menciptakan ketegangan internal antara mereka yang setuju dengan perusahaan dan mereka yang menolak.
3. Kerusakan Lingkungan: Pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan atau pertambangan seringkali merusak ekosistem, menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang berdampak langsung pada kehidupan petani.

V. Jalan Menuju Keadilan Agraria: Tantangan dan Harapan

Meskipun jalan terjal membentang, harapan akan keadilan agraria tidak pernah padam. Ada upaya-upaya yang terus digalakkan untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

A. Reforma Agraria Sejati:
Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat tanah, melainkan restrukturisasi fundamental dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil. Ini mencakup redistribusi tanah untuk petani tak bertanah, pengakuan hak ulayat masyarakat adat, dan pengawasan ketat terhadap konsesi lahan besar.

B. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat:
Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah adat dan hak-hak tradisional mereka, menghentikan laju perampasan tanah adat.

C. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan:
Mekanisme penyelesaian sengketa agraria harus diperkuat, transparan, dan berpihak pada keadilan. Aparat penegak hukum harus bertindak netral, profesional, dan menindak tegas pelaku kekerasan, termasuk dari pihak korporasi dan aparat sendiri.

D. Partisipasi Bermakna dan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC):
Setiap kebijakan dan proyek pembangunan yang melibatkan tanah harus melalui proses konsultasi yang otentik dan memperoleh persetujuan dari masyarakat terdampak, sebelum proyek dimulai.

E. Penguatan Organisasi Petani dan Solidaritas Sipil:
Organisasi petani yang kuat dan jaringan solidaritas dengan LSM, akademisi, dan media adalah kunci untuk memperkuat daya tawar petani dan menyuarakan tuntutan mereka.

F. Peran Publik dan Media:
Meningkatnya kesadaran publik dan liputan media yang kritis tentang isu-isu agraria dapat menciptakan tekanan politik dan sosial yang diperlukan untuk perubahan.

Kesimpulan: Sebuah Perjuangan Tak Berujung untuk Martabat

Bentrokan agraria dan peperangan orang tani dalam menjaga tanah adalah cerminan dari ketidakadilan struktural yang mendalam. Ini adalah kisah tentang manusia yang berjuang mempertahankan identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup mereka dari gelombang kapitalisme global yang tak pandang bulu. Setiap jengkal tanah yang dipertahankan adalah kemenangan kecil atas keserakahan, setiap aksi perlawanan adalah manifestasi dari martabat yang tak tergadaikan, dan setiap nyawa yang gugur adalah pengingat akan harga mahal yang dibayar demi keadilan.

Selama tanah masih menjadi komoditas, selama kekuasaan masih berpihak pada segelintir elite, dan selama janji reforma agraria belum terwujud seutuhnya, peperangan orang tani akan terus berlanjut. Ini bukan hanya perjuangan mereka, melainkan perjuangan kita semua – perjuangan untuk kemanusiaan, keadilan, dan masa depan yang berkelanjutan bagi setiap jengkal tanah yang membesarkan kita. Mari kita terus mendukung, mengadvokasi, dan menyuarakan suara mereka, agar tanah tidak lagi menjadi medan perang, melainkan kembali menjadi ibu yang memberi kehidupan dan harapan.