Keadaan keamanan serta usaha penyelesaian terorisme

Perisai Nusantara dari Bayang Teror: Analisis Komprehensif Keadaan Keamanan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Pendahuluan

Terorisme adalah ancaman global yang tidak mengenal batas geografis, ideologi, maupun sosial. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia tidak luput dari ancaman laten ini. Sejak Bom Bali pada tahun 2002, yang menjadi titik balik kesadaran nasional akan bahaya terorisme, Indonesia telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memerangi fenomena ini. Perjuangan melawan terorisme bukan hanya tentang penindakan represif, melainkan juga melibatkan upaya pencegahan, deradikalisasi, dan penguatan ketahanan sosial. Artikel ini akan menelaah secara mendalam keadaan keamanan di Indonesia terkait ancaman terorisme, serta menguraikan strategi komprehensif yang telah dan sedang diimplementasikan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan ini, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih ada dan prospek ke depan.

I. Lanskap Ancaman Terorisme di Indonesia: Sebuah Kilas Balik dan Realitas Kontemporer

Sejarah terorisme di Indonesia memiliki akar yang dalam, bermula dari gerakan-gerakan radikal di masa lalu seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang kemudian bermetamorfosis menjadi berbagai kelompok ekstremis. Namun, era modern terorisme dengan motif transnasional dan target sipil massal mulai nyata pasca-tragedi Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Peristiwa ini membuka mata dunia akan keberadaan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI) di Asia Tenggara, yang dipimpin oleh figur seperti Abu Bakar Ba’asyir dan Dr. Azahari Husin.

Pasca-Bom Bali, serangkaian serangan susulan terjadi, termasuk Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton, Bom Kedutaan Besar Australia, hingga Bom Bali II. Kelompok JI, dengan struktur hierarkisnya yang rapi, menjadi aktor utama serangan-serangan tersebut. Namun, seiring dengan penumpasan yang masif oleh aparat keamanan, JI melemah dan berpecah. Dari pecahan ini, muncul sel-sel baru yang lebih terfragmentasi dan sulit dideteksi, seringkali beroperasi secara otonom atau dalam kelompok kecil.

Dalam satu dekade terakhir, lanskap ancaman terorisme di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dengan kemunculan dan pengaruh ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Propaganda ISIS yang masif melalui internet berhasil menarik simpati dan merekrut anggota baru dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum muda dan bahkan perempuan. Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi entitas lokal yang secara terang-terangan berbai’at kepada ISIS dan menjadi aktor di balik sejumlah serangan, seperti bom Thamrin 2016, bom Surabaya 2018 (yang melibatkan satu keluarga), hingga penyerangan Markas Besar Polri 2021 oleh seorang lone wolf perempuan.

Karakteristik ancaman terkini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengaruh ISIS dan Lone Wolf: Meskipun ISIS di Timur Tengah telah melemah, ideologinya tetap menyebar dan menginspirasi serangan lone wolf atau sel kecil yang bergerak independen, membuat deteksi dini semakin sulit.
2. Keterlibatan Perempuan dan Anak: Fenomena bom bunuh diri yang melibatkan perempuan dan anak, seperti di Surabaya 2018, menunjukkan pergeseran strategi rekrutmen dan indoktrinasi yang mengkhawatirkan.
3. Target Bergeser: Sasaran utama kini lebih sering mengarah pada aparat keamanan (Polri), simbol negara, tempat ibadah (terutama gereja), dan fasilitas publik yang ramai, menunjukkan upaya untuk mengintimidasi negara dan memecah belah masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi: Media sosial dan platform daring menjadi sarana utama penyebaran propaganda, rekrutmen, dan bahkan perencanaan serangan. Ancaman siber juga mulai diperhitungkan.
5. Repatriasi Foreign Terrorist Fighters (FTF): Potensi kembalinya WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah atau Irak menjadi ancaman serius karena pengalaman tempur dan potensi mereka membawa ideologi radikal yang lebih kuat.

II. Pilar-Pilar Pertahanan Keamanan Nasional dalam Penanganan Terorisme

Menyadari kompleksitas ancaman, Indonesia telah membangun kerangka kerja penanggulangan terorisme yang komprehensif, melibatkan berbagai lembaga dan pendekatan, dari penindakan keras hingga upaya pencegahan yang lembut.

A. Kerangka Hukum yang Adaptif:
Indonesia telah mengesahkan undang-undang anti-terorisme yang terus diperkuat seiring perkembangan ancaman.

1. UU No. 15 Tahun 2003: Disahkan pasca-Bom Bali I, undang-undang ini menjadi dasar hukum utama penindakan terorisme, memberikan kewenangan kepada aparat untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap pelaku teror.
2. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003: Revisi ini adalah respons atas bom Surabaya 2018 yang menyoroti kelemahan UU sebelumnya. Perubahan signifikan meliputi:
   • Perluasan Definisi Terorisme: Mencakup perencanaan, permufakatan jahat, dan persiapan tindak pidana terorisme, memungkinkan penindakan pre-emptive.
   • Pelibatan TNI: Memberikan peran pendukung kepada TNI dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan tugas pokoknya, di bawah koordinasi Polri.
   • Deradikalisasi Wajib: Menegaskan program deradikalisasi sebagai bagian integral dari penanganan terorisme, termasuk bagi narapidana terorisme (napiter).
   • Sanksi Pidana Lebih Berat: Meningkatkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme.
   • Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PTPPU): Penguatan kerangka hukum untuk melacak dan memblokir aliran dana terorisme.

B. Institusi Kunci dan Peranannya:
Beberapa lembaga negara menjadi garda terdepan dalam perang melawan terorisme:

1. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88 AT) Polri: Sebagai ujung tombak penindakan, Densus 88 memiliki kemampuan intelijen, investigasi, dan penegakan hukum yang sangat mumpuni. Mereka bertanggung jawab atas penangkapan pelaku, penggerebekan sarang teroris, dan pengumpulan bukti. Densus 88 telah berhasil menggagalkan puluhan rencana serangan dan menangkap ribuan terduga teroris.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): BNPT adalah lembaga koordinator utama dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Perannya sangat strategis dalam:
   • Deradikalisasi: Mengembangkan dan melaksanakan program deradikalisasi bagi napiter di lapas dan mantan napiter pasca-pembebasan, serta program kontra-radikalisasi untuk masyarakat umum.
   • Kontra-Narasi: Melawan propaganda radikal melalui kampanye damai, literasi digital, dan pelibatan tokoh agama serta masyarakat.
   • Pencegahan: Mengidentifikasi faktor-faktor pemicu radikalisasi dan merumuskan kebijakan pencegahan.
   • Kerja Sama: Menggalang kerja sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI): Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018, TNI dapat dilibatkan dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam operasi militer selain perang (OMSP) untuk mendukung Polri, misalnya pengamanan objek vital, operasi siber, atau penanganan terorisme bersenjata.
4. Badan Intelijen Negara (BIN): BIN berperan vital dalam deteksi dini ancaman terorisme, pengumpulan informasi intelijen strategis, dan analisis jaringan teroris untuk memberikan peringatan dini kepada aparat keamanan.
5. Kementerian/Lembaga Lain: Kementerian Agama (moderasi beragama), Kementerian Sosial (rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi mantan napiter), Kementerian Komunikasi dan Informatika (blokir konten radikal), dan lembaga lainnya juga memiliki peran pendukung yang penting.

C. Pendekatan Komprehensif: Hard Power dan Soft Power

Indonesia mengadopsi strategi "hard power" (penindakan represif) dan "soft power" (pencegahan dan deradikalisasi) secara simultan dan terintegrasi.

1. Pendekatan Represif (Hard Power):

• Penegakan Hukum yang Tegas: Densus 88 secara konsisten melakukan penangkapan dan penumpasan sel-sel teroris di seluruh Indonesia, seringkali dalam operasi senyap dan pre-emptive untuk mencegah serangan.
• Operasi Intelijen: Intelijen menjadi kunci untuk membongkar jaringan, melacak pergerakan, dan mengidentifikasi potensi ancaman sebelum mereka bermanifestasi menjadi aksi teror.
• Kerja Sama Internasional: Pertukaran informasi intelijen, pelatihan, dan kerja sama penegakan hukum dengan negara-negara lain sangat penting untuk menghadapi jaringan teror transnasional.

2. Pendekatan Non-Represif (Soft Power):

• Program Deradikalisasi: BNPT memiliki program deradikalisasi yang terstruktur, meliputi:
  • Pembinaan di Lapas: Melibatkan pendekatan ideologi (meluruskan pemahaman agama yang salah), psikologi (mengatasi trauma dan kebencian), serta sosial-ekonomi (mempersiapkan keterampilan hidup).
  • Pembinaan Pasca-Lapas: Membantu reintegrasi mantan napiter ke masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi (misalnya pelatihan wirausaha, bantuan modal usaha) dan pendampingan sosial untuk memastikan mereka tidak kembali ke kelompok radikal.
• Kontra-Narasi dan Kontra-Propaganda: BNPT dan organisasi masyarakat sipil aktif menyebarkan pesan damai, toleransi, dan kebangsaan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, untuk melawan narasi kebencian dan kekerasan yang disebarkan kelompok teroris. Pelibatan ulama, cendekiawan, dan bahkan mantan napiter yang telah sadar sangat efektif dalam upaya ini.
• Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama: Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan lembaga pendidikan, giat mempromosikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan moderasi beragama sejak dini, untuk membentengi masyarakat dari ideologi ekstrem.
• Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan dalam upaya deteksi dini, pelaporan, serta pembangunan ketahanan komunitas terhadap radikalisasi. Program "Warung NKRI" oleh BNPT adalah salah satu contoh nyata upaya merangkul masyarakat.
• Reintegrasi Sosial: Memastikan bahwa mantan napiter dan keluarga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigma, sehingga mereka tidak terdorong kembali ke lingkaran ekstremisme.

III. Tantangan dan Hambatan dalam Penanggulangan Terorisme

Meskipun telah banyak kemajuan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam perang melawan terorisme:

1. Ideologi yang Mengakar Kuat: Akar ideologi radikal yang mengklaim sebagai kebenaran mutlak dan membenarkan kekerasan masih menjadi tantangan utama, terutama di kalangan kelompok-kelompok tertentu.
2. Adaptasi Modus Operandi: Kelompok teroris terus beradaptasi, dari serangan terencana besar menjadi serangan lone wolf atau cell-based yang sulit dideteksi, serta memanfaatkan teknologi baru untuk rekrutmen dan komunikasi.
3. Penyebaran Propaganda Daring: Internet dan media sosial menjadi "medan perang" baru. Konten radikal menyebar cepat dan menjangkau audiens yang luas, terutama kaum muda, mempersulit upaya kontra-narasi.
4. Pendanaan Terorisme: Pelacakan dan pemutusan aliran dana terorisme yang seringkali melalui jalur informal atau kripto-aset masih menjadi tantangan kompleks.
5. Reintegrasi Sosial yang Belum Sempurna: Mantan napiter seringkali menghadapi stigma dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, yang bisa mendorong mereka kembali ke jaringan lama. Program deradikalisasi pasca-lapas perlu terus dievaluasi dan diperkuat.
6. Isu Hak Asasi Manusia: Keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan HAM selalu menjadi perdebatan, terutama dalam kasus penangkapan dan penahanan terduga teroris.
7. Koordinasi dan Sinkronisasi: Meskipun ada koordinasi yang baik, sinkronisasi program dan anggaran antarlembaga terkait penanggulangan terorisme perlu terus ditingkatkan untuk efektivitas maksimal.

IV. Prospek dan Rekomendasi Masa Depan

Perjuangan melawan terorisme adalah maraton, bukan sprint. Untuk masa depan yang lebih aman, Indonesia perlu terus memperkuat strategi komprehensifnya:

1. Pendekatan Holistik dan Multisektoral: Penanggulangan terorisme tidak hanya tugas aparat keamanan, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan akan lebih efektif. Mengatasi akar masalah seperti ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses pendidikan juga krusial.
2. Peningkatan Kapasitas Intelijen dan Teknologi: Investasi dalam teknologi canggih untuk deteksi dini, pemantauan siber, dan analisis data intelijen harus terus ditingkatkan. Pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang ini juga sangat penting.
3. Penguatan Kolaborasi: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, sektor swasta, dan media harus diperdalam. Masyarakat sipil, khususnya organisasi keagamaan moderat, memiliki peran vital dalam menyebarkan pesan damai dan menangkal radikalisme.
4. Optimalisasi Program Deradikalisasi: Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program deradikalisasi diperlukan. Fokus harus diperluas tidak hanya pada napiter, tetapi juga pada keluarga mereka dan komunitas yang rentan. Program pasca-lapas harus lebih kuat dalam memastikan reintegrasi ekonomi dan sosial.
5. Literasi Digital dan Kontra-Narasi Efektif: Peningkatan literasi digital bagi masyarakat, terutama kaum muda, untuk mengidentifikasi dan menolak propaganda radikal. Kampanye kontra-narasi harus lebih kreatif, relevan, dan menggunakan platform yang digemari target audiens.
6. Peran Aktif Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi ancaman, membangun lingkungan yang toleran, dan menjadi "mata dan telinga" bagi keamanan nasional.

Kesimpulan

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dan kemajuan signifikan dalam memerangi terorisme. Dengan kerangka hukum yang adaptif, lembaga-lembaga yang kompeten seperti Densus 88 dan BNPT, serta adopsi pendekatan "hard power" dan "soft power" yang terintegrasi, negara ini telah berhasil meredam banyak ancaman dan membongkar jaringan teroris. Namun, ancaman terorisme bersifat dinamis dan terus berevolusi, menuntut adaptasi berkelanjutan.

Perjuangan ini adalah upaya jangka panjang yang memerlukan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Dengan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, mengoptimalkan program deradikalisasi, dan yang terpenting, membangun ketahanan ideologi serta moderasi beragama di masyarakat, Indonesia akan mampu menjaga perdamaian, stabilitas, dan keutuhan Nusantara dari bayang-bayang teror. Optimisme ini didasarkan pada pengalaman dan resiliensi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman terorisme.